Ditjen Pajak: Mayoritas WNI yang Terlibat Mega Transfer Rp 19 Triliun Sudah Ikut “Tax Amnesty”

Nov 14, 2017

0

Ditjen Pajak: Mayoritas WNI yang Terlibat Mega Transfer Rp 19 Triliun Sudah Ikut “Tax Amnesty”

Posted in : Berita on by : Somet

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah tahu siapa yang ada di balik mega transfer Rp 19 triliun melalui bank Standard Chartered merupakan nasabah asal Indonesia. Uang Rp 19 triliun itu ditransfer nasabah tersebut dari bank Standard Chartered cabang Guernsey (Inggris) ke Singapura, beberapa waktu lalu.

“Mengenai hal tersebut, beberapa besar (nasabah Standar Chartered) telah turut (program) tax amnesty atau pengampunan pajak, ” kata Direktur Potensi, Kepatuhan, serta Penerimaan Pajak Yon Arsal waktu dihubungi Kompas. com pada Kamis (9/11/2017) malam.

Yon tidak menerangkan selanjutnya siapa beberapa besar nasabah yang disebut, berdasar pada hak kerahasiaan jati diri harus pajak. Dia juga malas memberitahu apakah transfer Rp 19 triliun itu melibatkan berapakah nasabah asal Indonesia.

Terlebih dulu, pada Rabu (8/11/2017), Kompas. com juga telah bertanya segera masalah mega transfer ini pada Country Head Corporate Affairs Standar Chartered Bank Indonesia Dody Rochadi. Tetapi, Dody tidak bersedia menjawab pertanyaan itu. “Mohon maaf, karenanya saya tidak dapat komentar, ” ucap Dody.

Ditjen Pajak terlebih dulu pernah mengecek Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak serta Surat Pelaporan Harta (SPH) beberapa nasabah itu. Apabila dapat dibuktikan dananya tidak dilaporkan di SPT serta dideklarasikan di SPH waktu tax amnesty, jadi nasabah juga akan dikenai ketetapan Ketentuan Pemerintah (PP) 36 Th. 2017 serta Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

PP 36 Th. 2017 di keluarkan pemerintah jadi tindak lanjut UU Tax Amnesty, terlebih Pasal 18 berkaitan dengan perlakuan perpajakan. Pasal itu menyebutkan kalau harta yg tidak dilaporkan dalam SPH serta atau SPT pajak juga akan dipandang jadi penambahan pendapatan.

Didalam PP 36 Th. 2017, pemerintah kenakan pajak pendapatan (PPh) final untuk harta yang dipandang jadi penambahan pendapatan itu. Tarif PPh finalnya yakni 12, 5 % untuk harus pajak spesifik, 25 % untuk harus pajak tubuh, serta 30 % untuk harus pajak orang pribadi.

Tidak cuma itu, nasabah akan terserang sangsi administrasi perpajakan sebesar 200 % dari keseluruhan pajak pendapatan atas harta itu selesai amanat Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Tetapi, karna Ditjen Pajak mengatakan nasabah itu telah turut amnesti pajak, jadi mereka di pastikan terlepas dari sangsi. Sumber: siamplop.net